World Wildlife Foundation (WWF) Aceh mengadakan Diskusi Publik bertempat di Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unsyiah. Kamis, 19 Oktober 2017. Diskusi publik yang bekerjasama dengan Jurusan Biologi FMIPA Unsyiah ini membahas tentang kebijakan perlindungan satwa liar di Aceh.

Melalui diskusi ini, WWF mengundang lima pembicara yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Bardan Sahidi, perwakilan dari Polda Aceh, Iptu Sujono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Saminuddin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireun, Suhaimi Hamid, serta Koordinator Kejahatan Satwa Liar (Wildlife crime) WWF Indonesia, Chairul Saleh.

Diskusi ini turut dihadiri oleh 250 orang yang berasal dari berbagai kalangan, yaitu civitas akademika, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan, Majelis Adat Aceh (MAA), dan sejumlah media di Banda Aceh.

Ketua Jurusan Biologi FMIPA Unsyiah, Dr. Betty Mauliya Bustam, M.Sc, dalam sambutannya mengatakan, diskusi ini dilatar-belakangi oleh kebijakan perlindungan satwa liar di Aceh yang sudah tidak relevan lagi pelaksanaanya, yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistem.

“Sebagaimana yang kita ketahui, Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem sudah 27 tahun lamanya dan seharusnya tidak lagi relevan pelaksanaannya. Kegiatan diskusi publik ini diharapkan dapat menekankan perlindungan terhadap satwa liar di Aceh,” tuturnya.

Ketua WWF Aceh, Dede Suhendra, berharap pemerintah Aceh dapat berinisiatif dalam menyusun kebijakan terkait perlindungan satwa. Sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus, menurutnya, Aceh memiliki ruang untuk membuat kebijakan yang lebih kuat ketika merespon undang-undang otonomi khusus.

“Beberapa hal yang penting terkait kebijakan perlindungan satwa liar di Aceh adalah memastikan perlindungan kawasan habitat dan koridornya,” tegas Dede.

Sementara itu, dosen bidang Ekologi Jurusan Biologi FMIPA Unsyiah, Dalil Sutekad, S.Pd, M.Si, mengigatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk memperingati hari Hak Asasi Satwa Dunia yang jatuh setiap tanggal 15 Oktober.
“Ada hak asasi hewan yang terdiri dari 5 kebebasan: bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas mengekspresikan tingkah laku alami, bebas dari stres dan takut, dan bebas dari ancaman dilukai dan disakiti,” sambung Dalil.

Berita tentang diskusi publik ini juga turut dimuat di Harian Serambi Indonesia (edisi cetak dan online) yang dapat diakses melalui tautan http://aceh.tribunnews.com/2017/10/20/aceh-perlu-qanun-perlindungan-satwa. [MAB]